PengadilanAgama Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan perwalian Gala Sky dan penetapan ahli waris Vanessa Angel yang diajukan Doddy Sudrajat. Selasa, 28 Desember 2021 07:33 WIB Penulis: Indah Perlawananderden verzet tidak dapat digabung dengan gugatan lainnya, oleh karenanya permohonan penetapan ahli waris dari almarhum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan MARI nomor 334 K/AG/1999 Tanggal 6 Januari Pebruari 2003. 115. Perihal: Permohonan Penetapan Ahli Waris. H. Latte. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 34 Full PDFs related to this paper. PERMOHONANPENETAPAN AHLI WARIS. 1. Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris Waris yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan (diketik rapi di kertas A4, rangkap 7), Soft file diserahkan dalam bentuk CD atau menggunakan Flash Disk; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, 1 lembar masing-masing dileges di PengadilanAgama Ampana - Pa Ampana. Monday, 06 June 2022 . Beranda Halaman Utama; Profil Pengadilan Visi Misi Pengadilan Pertanyaan: Saya beragama Islam dan memiliki 3 (tiga) saudara, kebetulan saya ingin mengurus penjualan 1 (satu) harta peninggalan orang tua. Kami diarahkan untuk terlebih dahulu membuat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama. Bagaiamana syarat dan prosedurnya ? Jawaban : Penetapan ahli waris dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh para ahli waris agar ditetapkan [] Penetapanpermohonan hakim umur pengadilan waris ahli izin menjual menjamin perwalian pernyataan perubahan warisan fotokopi putusan kuasa akta parit bangunan. Kebenaran rasmi permohonan memohon mengadakan menggunakan tapak perniagaan rayuan lawatan aktiviti mohon wakil perkahwinan tempat membuat premis agama filing dewan. Adapunyang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan 17 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 310 18 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 221 19 Mardani, Hukum jlISn. Ilustrasi Penetapan WarisPertanyaan Selamat malam pak, izin bertanya terkait tata cara mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama? Terima Kasih. Jawaban Pengantar Dalam Masalah Warisan di Pengadilan Agama dapat menempuh 2 dua cara, antara lain 1. Dengan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan AgamaDalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap Objek Waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya Ahli Waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa Putusan, atau2. Dengan Mengajukan Permohonan ke Pengadilan AgamaDalam hal mengajukan Permohonan yang diajukan Para Ahli Waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap Permohonan tersebut Pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.” Kemudian disebutkan, yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.[1] Baca Juga “Membedakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan dalam Perkara Perdata” Penetapan Ahli Waris Penetapan Ahli Waris PAW adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap asset/ barang milik pewaris yang telah meninggal dunia. Umumnya permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Ahli Waris ke Pengadilan Agama dengan tujuan 1. Melakukan penjualan terhadap asset/barang milik pewaris untuk dibagikan nantinya kepada ahli waris; 2. Mengambil dana/deposito milik pewaris yang tersimpan dalam bank;3. Mengurus pencairan dana asuransi milik pewaris yang dibuat semasa hidup untuk para ahli warisnya; 4. Melakukan penjaminan terhadap asset/barang milik pewaris kepada pihak ketiga/bank; atau5. Melakukan pembayaran hutang milik pewaris. Baca Juga “Begini Ketentuannya Salah Satu Ahli Waris yang Menggugat Pihak Ketiga dalam Sengketa Kepemilikan Tanah” Dalam mengerjakan pembagian Harta Warisan menurut Hukum Waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya,[2] maka dari itu adapun tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian apabila dari tahapan ini kita lalui dengan benar maka se-kompleks apapun masalah warisan yang akan dihadapi itu akan dapat terselesaikan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu 1. Tahap Pertama Penetuan Ahli Waris;2. Tahap kedua Melihat Permasalahan Hijab; 3. Tahap Ketiga Menentukan Ashabah; 4. Tahap Keempat Menentukan Bagian Masing-Masing Ahli Waris; dan5. Tahap terakhir, mengerjakan pembagiannya. Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan Ahli Waris itu ada 25 dua puluh lima, yang terdiri dari a. 15 lima belas kelompok laki-laki;b. 10 sepuluh dari kelompok perempuan.[3] Dalam penetapan ahli waris, tidak semua orang dari 25 dua puluh lima orang tersebut yang akan mendapat warisan, akan tetapi yang akan mendapat warisan merupakan kerabat terdekat dan merupakan golongan ahli waris yang tidak ter-hijab atau tidak terhalang oleh ahli waris lainnya, maka dari itu dalam penentuan ahli waris ada baiknya dibuat gambar maupun skema dan sekaligus nomor urut pada masing-masing struktur-struktur ahli waris tersebut. Baca Juga “Lika Liku Pembagian Waris Terhadap Harta Bersama yang Belum Dibagikan” Dalam mengajukan Permohonan Penetapan Waris, maka Pengadilan Agama akan menentukan 1. Pihak yang menjadi Pewaris; 2. Pihak yang menjadi Ahli Waris; 3. Penentuan Harta-Harta yang Ditinggalkan Pewaris dan Dapat Dibagi kepada Ahli Waris; 4. Penentuan Hak atau Bagian-Bagian dari Ahli Waris. Proses Mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon vide Pasal 118 HIR/142 Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama vide Pasal 120 HIR/Pasal 144 Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara vide Pasal 121 ayat 4 HIR, Pasal 145 ayat 2 RBG, Pasal 89 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan. Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda. Baca Juga “Kiat-Kiat Sederhana Hukum Kewarisan Perdata” Pada prinsipnya, Pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara SEMA yang menyatakan “…Untuk itu, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintahkan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa perkara-perkara di Pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 enam bulan termasuk minutasi, yaitu a. perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 enam bulan, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding…” Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 enam bulan. Syarat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Adapun syarat Penetapan Ahli Waris di pengadilan yang perlu dipersiapkan adalah 1. Surat Permohonan Perihal Penetapan Waris yang dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama; 2. KTP Pewaris; 3. Kutipan Akta Kematian Pewaris/Surat Keterangan Kematian Pewaris;4. KTP Ahli Waris; 5. Akta Kelahiran Ahli Waris; 6. Kartu Keluarga; 7. Buku Nikah Pewaris; 8. Bila memiliki asset yang ingin ditetapkan sebagai bagian dari warisan yang dibagi, maka membutuhkan surat-surat terkait juga; dan9. Menyiapkan 2 dua orang saksi. Model Permintaan Penetapan Ahli Waris Umumnya Permohonan Penetapan Waris PAW tersebut ke pengadilan Agama menggunakan 3 tiga model permintaan tergantung dari para ahli waris yang mengajukan permohonan, antara lain 1. Permintaan hanya sebatas pihak-pihak yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris, atau 2. Permintaan pihak-pihak yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris serta meminta bagian-bagian dari Ahli Waris tersebut; atau 3. Permintaan pihak yang berhak menjadi Ahli Waris, permintaan menetapkan Harta Peninggalan Ahli Waris serta permintaan bagian-bagian yang menjadi hak dari Ahli Waris. Permintaan yang diajukan oleh ahli waris tersebut kemungkinan akan dikabulkan hakim sepanjang apa yang dimohonkan tersebut terbukti. Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris Dalam pengajukan permohonan penetapan waris dapat dilakukan 2 dua cara, antara lain 1. Mengajukan secara sendiri bersama-sama ahli waris, atau 2. Memakai jasa Advokat/ Pengacara untuk mengurus permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama. Info lebih lanjut Anda dapat mengirimkan ke kami persoalan Hukum Anda melalui Link di sini. atau melalui surat eletronik kami secara langsung lawyerpontianak atau langsung ke nomor kantor Hukum Eka Kurnia yang ada di sini. Terima Kasih. [1] vide Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. [2] Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, “Hukum Waris Islam”, Jakarta Sinar Grafika, 2007, 76-77. [3] Ibid, 79. BerandaKlinikPerdataPerbedaan Gugatan da...PerdataPerbedaan Gugatan da...PerdataJumat, 26 Mei 2023Apakah perbedaan antara gugatan dan permohonan? Apa contoh gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama?Salah satu perbedaan gugatan dan permohonan yaitu dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan, dalam permohonan tidak ada sengketa sehingga hakim mengeluarkan suatu penetapan. Selain itu, apa perbedaan antara gugatan dan permohonan? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 16 September informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra GugatanGugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.[1]Adapun M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 46 – 47 menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya.[2]Adapun syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif.[3] Selengkapnya mengenai gugatan perdata dan syaratnya dapat disimak dalam artikel Cara Membuat Surat Gugatan PermohonanPermohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.[4]Terkait dengan permohonan ini, Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declaratoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja hal. 10Sementara Yahya menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri hal. 29.Ciri khas dari permohonan adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, dan sebagainya.[5]Karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan.[6]Apa Perbedaan antara Gugatan dan Permohonan?Lebih lanjut sebagaimana telah kami sarikan, Yahya menjelaskan perbedaan gugatan dan permohonan antara lain sebagai berikut.[7]PERMOHONANGUGATANMasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak ex-parte.Hakim mengeluarkan suatu yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak, di antara 2 pihak atau yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang Gugatan dan Permohonan di Pengadilan AgamaMengenai pertanyaan Anda berikutnya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah; dan ekonomi syariah.[8]Adapun contoh yang Anda tanyakan, misalnya dalam kasus waris, tergolong sebagai gugatan apabila mengandung sengketa waris, di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berselisih terkait harta waris. Tetapi, akan disebut permohonan apabila seseorang memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama tidak ada sengketa.Sebagai contoh gugatan perkara waris dapat dilihat dalam Putusan PA Pekanbaru No. 1886/ Sementara, contoh penetapan atas suatu permohonan dapat dilihat dalam Putusan PA Batulicin No. 133/ Demikian jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007;M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta Sinar Grafika, 2005;Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung Mandar Maju, 1995.[1] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[2] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[3] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 33 – 34[4] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32[5] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 30 – 31[6] Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta Gama Media, 2007, hal. 31[7] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta 2005, hal. 29, 47, dan 797Tags Pertanyaan Saya memiliki seorang ayah yang telah meninggal dunia dan beragama Islam. Selama hidup hanya memiliki 1 satu orang isteri yaitu ibu saya dan memiliki 3 tiga orang anak yang masing-masing 2 dua perempuan dan 1 satu orang laki-laki yaitu saya. Kami kebetulan ingin mengurus asset-asset peninggalan ayah kami. salah satu syarat yang harus kami penuhi setelah konsultasi adalah adanya kewajiban terlebih dahulu membuat Penetapan waris di Pengadilan Agama. Oleh karena itu kami ingin tanyakan syarat dan mekanisme pengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama ? Selain itu, kira-kira yang berhak jadi ahli waris siapa dan pembagian berapa ? Jawaban Oleh karena ayah anda telah meninggal dunia dan kami melihat tidak ada sengketa, maka untuk melakukan tindakan membagi seluruh seluruh asset milik ayah anda, maka upaya pertama yang anda perlu lakukan adalah mengajukan ” Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama “ Pengertian Penetapan Ahli Waris Penetapan waris ke Pengadilan Agama adalah upaya hukum yang dilakukan para ahli waris yang masih hidup termasuk ahli waris pengganti agar mereka ditetapkan oleh pengadilan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan semua perbuatan hukum terhadap harta benda termasuk hutang milik pewaris. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili pengajukan permohonan ahli waris yang didasarkan pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU tentang Peradilan Agama sebagaimana bunyinya sebagai berikut ” Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang d. waris Penjelasan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dari uraian ketentuan diatas, maka umumnya permohonan penetapan waris tersebut diajukan ke pengadilan Agama menggunakan 3 tiga model permintaan, yaitu Permintaan hanya sebatas pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari Pewaris, atau Permintaan pihak-pihak yang menjadi ahli waris dari Pewaris serta meminta bagian-bagian dari ahli waris tersebut; atau Permintaan pihak yang berhak menjadi ahli waris, permintaan menetapkan harta peninggalan ahli waris serta permintaan bagian-bagian yang menjadi hak dari ahli waris. Jadi, terkait permintaan tersebut tergantung dari para ahli waris yang mengajukan. Syarat Pengajuan Permohon Penetapan Ahli Waris Untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka adapun syarat yang perlu dipenuhi KTP ahli waris; KTP Pewaris bila masih ada; Akta Kelahiran dari ahli waris; Surat Kematian dari Pewaris; Buku Nikah dari Pewaris; Surat kematian dari orang tua Pewaris bila orang tuanya sudah meninggal; Bila meminta asset agar dibagi, maka membutuhkan surat-surat kepemilikan asset atas nama Pewaris; Siapkan 2 dua orang saksi. Tidak menutup kemungkinan bukti-bukti yang disebutkan diatas bertambah sesuai dengan kebutuhan majelis hakim nantinya di Pengadilan. Pihak Pemohon Ahli Waris dan Bagiannya Terkait kasus yang dialamani saudara seperti yang disebutkan diatas, maka kami akan perkiraan siapa-siapa saja ahli waris dan berapa pembagiannya menurut hukum Islam. Adapun yang berhak menjadi ahli waris atau yang berhak mengajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana pertanyaan diatas adalah Isteri Perwaris jika masih hidup mendapat 1/8 seperlapan bagian; Anak laki-laki mendapatkan 2/4 dua perempat bagian; Anak Perempuan ke-1 mendapatkan 1/4 seperempat bagian; Anak Perempuan ke-2 mendapatkan 1/4 seperempat bagian. Adapun pengajukan permohonan penetapan waris tersebut dapat diajukan memakai jasa Pengacara. ________ Apabila anda ingin mengajukan pertanyaan seputar pengajukan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama, silahkan hubungi kami melalui Telepon/ WhatsApp 0813-8968-6009 atau Email klien